Bandar Lampung Trustmedia.id
Gubernur Lampung Ahmad Mirzani Djausal merespons cepat aksi massa 1 September 2025 dengan langsung menyampaikan 10 tuntutan rakyat ke pemerintah pusat. Langkah ini mendapat apresiasi luas dari berbagai elemen masyarakat.
Tiga aliansi masyarakat sipil yang tergabung dalam Triga Lampung — yakni Aliansi Komando Aksi Rakyat (AKAR), Koalisi Rakyat Madani (KERAMAT), dan Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan (PEMATANK) — menyatakan dukungan penuh.
“Kami mengapresiasi sikap cepat Gubernur yang langsung turun menemui massa dan menyuarakan 10 tuntutan rakyat, termasuk soal pengukuran ulang lahan HGU PT SGC,” tegas Sudirman Dewa, Ketua DPP Keramat Lampung, Rabu (3/9/2025).
Ketua Pematank, Suadi Romli, menambahkan bahwa tindakan Gubernur tersebut mencerminkan keberpihakan nyata kepada rakyat.
“Gubernur menyampaikan tuntutan massa dengan tegas, terutama terkait HGU PT SGC. Ini bukan sekadar simbolis, tapi komitmen nyata,” ujarnya.
Menurut Romli, Triga Lampung akan terus mengawal kebijakan dan langkah Pemerintah Provinsi agar tetap berpihak pada rakyat. Ia menegaskan, “Kami akan terus mendukung langkah gubernur dalam mewujudkan pemerintahan yang pro-rakyat.”
Sebelumnya, ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat menggelar aksi damai di depan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, Senin (1/9/2025). Mereka menyuarakan keadilan agraria dan tata kelola pemerintahan yang bersih sebagai tuntutan utama.
Aksi berlangsung tertib selama lebih dari empat jam. Gubernur Ahmad Mirzani Djausal, Ketua DPRD Giri Akbar, Kapolda Irjen Pol Helmi Santika, serta Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Kristomei Sianturi hadir langsung dan menandatangani pernyataan sikap bersama.
Dengan penandatanganan tersebut, tuntutan pengukuran ulang HGU PT SGC resmi menjadi bagian dari agenda Pemerintah Provinsi Lampung. Ini mempertegas bahwa isu agraria bukan hanya kepentingan rakyat, tapi juga komitmen pemerintah daerah secara menyeluruh.
