Kepri, Trustmedia.id– Ketua Rumah Milenial Kepulauan Riau menghimbau agar masyarakat Kepri tidak memilih Bakal Calon Kepala Daerah Kabupaten, Kota, dan Provinsi yang tersandung persoalan hukum. (04/6/2023).
Menjelang Pemilu pemilihan Bakal Calon Bupati, Walikota, Gubernur di Kepulauan Riau, adalah pesta demokrasi, agar masyarakat Kepri lebih bijaksana dalam memilih pemimpin, kalau masih ada Bakal Calon pemimpin yang lebih baik, terkait Ijazah, Track Rekord, rekam jejak tidak pernah di Laporkan ke Aparat Penegak Hukum ( APH ) ,Polri, Kejaksaan, bahkan KPK, “ujar Ketua Rumah Milenial Kepri Rimbun Purba,S.H.
Selanjutnya Rimbun Purba,S.H menjelaskan.Kepala Daerah seperti H.Ansar Ahmad, S.E.M.M pernah dilaporkan oleh LSM atau Ormas di KPK terkait pasca tambang dan terkait pembangunan Kota Baru Bintan melibatkan investor asing Singapore dengan nilai investasi $120 juta, dan menelan korban Sekretaris Deerah Kabupaten Bintan ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK bersama anggota DPR – RI masa itu, dan H.Ansar Ahmad,S.E.M.M tidak menjadi tersangka,” ungkap Rimbun.
Dan selanjutnya Walikota Batam H.M.Rudi dilaporkan oleh beberapa LSM seperti GN-PK Wilayah Kepri ke Kapolda Kepri terkait dugaan ijazah palsu Akademik S1, dampak dari kasus ini berdampak buruk terhadap kepemimpinan Daerah Kepulauan Riau, kerena bermasalah dengan hukum, ketika pemimpin – pemimpin tersebut ditetapkan tersangka dikuatirkan berdampak terhadap Pembangunan perekonomian tentunya, dan peran penegakan hukum harus memberikan kepastian hukum tentunya terkait dengan kepala – kepala daerah yang telah dilaporkan dugaan melakukan perbuatan melawan hukum,”kata Rimbun.
Sudah saatnya masyarakat Kepri bijak dalam memilih pemimpin yang bersih dari persoalan hukum terkait dugaan korupsi dan Ijazah palsu,”tutup Rimbun. (Red/27.004)
