ACEH Trustmedia.id
Pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menyebut banjir besar di Sumatera “hanya mencekam di media sosial” menuai kecaman luas, termasuk dari Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA). Pernyataan itu dinilai tidak empatik, tidak berbasis fakta lapangan, dan melukai masyarakat yang sedang berjuang menghadapi bencana besar.
Ketua SAPA, Fauzan Adami, menegaskan bahwa banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan isu yang dilebih-lebihkan oleh warganet, melainkan kenyataan pahit yang kini dihadapi ribuan warga.
“Pernyataan seperti itu menunjukkan ketidakpedulian. Aceh dan Sumatera sedang berduka. Banyak daerah terendam, ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal, dan akses bantuan terhambat. Ini bukan mencekam di media sosial, ini mencekam di dunia nyata, tepat di depan mata kami,” tegas Fauzan, Rabu 3 Desember 2025.
Menurut SAPA, banjir dan longsor telah menimbulkan kerusakan luas di Aceh, di antaranya:
Ribuan warga mengungsi, ratusan rumah rusak berat, hanyut, atau tidak layak huni.
Infrastruktur vital rusak, termasuk jalan antar-kabupaten, jalur utama Aceh–Sumut, dan lintas tengah yang sempat terputus total.
Distribusi logistik terganggu, menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok di banyak daerah.
Stok air bersih menipis sehingga meningkatkan risiko penyakit pascabanjir.
Aktivitas ekonomi lumpuh; pasar, warung, dan sentra UMKM tidak bisa beroperasi.
Pendidikan terganggu karena banyak sekolah terendam dan tidak dapat digunakan.
“Semua ini bukti bahwa dampak bencana sangat nyata dan berlangsung luas. Pemerintah pusat seharusnya sudah menetapkan status bencana nasional,” lanjutnya.
Fauzan juga menilai pernyataan pejabat BNPB berpotensi menghambat penanganan bencana karena menggambarkan situasi seolah tidak serius.
“Bencana kali ini membutuhkan pengerahan personel dan logistik besar dari pemerintah pusat. Jika pimpinan BNPB menggambarkan kondisi tidak serius, bagaimana mungkin penanganan di lapangan bisa efektif?” ujarnya.
SAPA menegaskan bahwa pemerintah pusat harus hadir dengan langkah nyata, bukan pernyataan yang meremehkan penderitaan rakyat.
“Presiden harus mengevaluasi pejabat yang tidak peka terhadap kondisi rakyat. Aceh dan Sumatera membutuhkan tindakan cepat, tegas, dan serius. Jangan biarkan masyarakat merasa negara tidak peduli,” tutup Fauzan. (Red)
