Pengelolaan BSPS Desa Sukorahayu Dukeluhkan Warga

lTrustMedia.id – (LAMPUNG TIMUR) – Program Kementerian PUPR berupa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diperuntukkan rumah tidak layak huni bagi warga Desa Sukorahayu, Kecamatan Labuhan Meringgai, Kabupaten Lampung Timur diduga bermasalah dan dipertanyakan masyarakat setempat.

Menurut M. Fhadoli Ketua KPD (Ketua Kelompok Dusun) di dusun 3 Desa Sukorahayu, kecamatan labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur menjelaskan Desa Sukorahayu mendapatkan total bantuan bedah rumah sebanyak 98 rumah, termasuk 22 rumah yang ada didusunnya, Sabtu (23/1/2021).

” Didusun 3 ini ada 22 rumah yang menerima bantuan, material yang kami butuhin seperti semen, besi, genteng dan pasirnya kami beli di toko Pak Ridwan di Desa Braja Yekti, Kecamatan Braja Selebah,” ungkap Fhadoli.

Masih dikatakan Phadoli, “untuk nota barang material itu belum ada dari tokonya tapi seperti kayu dan engselnya ada, dari toko material milik Pak Ridwan saat nganter material kwitansinya tidak mencantumkan harga satuannya, meski pihak Kabupaten sudah memberikan Rancangan Anggaran Belanja ( RAB).

Lebih lanjut masih dikatakan Fhadoli, dari total yang diterima kepada penerima hanya 13 juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah.

” Setahu saya totalnya 17,5 juta rupiah jumlah nulai bantuannya, akan tetapi dikenakan pajak PPn dan Pph serta untuk tukang nilainya hingga 2,5 juta sedangkan toko penyalur matrial yqng di tunjuk pihak dari Dinas Perumahan dan Pemukiman dari desa Braja Yekti Kecamatan Brajaslebah milik Pak Ridwan,” jelasnya .

Ditempat terpisah, Ridwan Selaku Pemilik Toko Bangunan yang beralamat di Desa Braja Yekti, Kecamatan Braja Selebah mengatakan bahwa dari pihaknya memberikan harga umum kepada ketua kelompok KPM Bedah rumah tersebut.

“Semua material bangunan berasal dari saya, saya memberikan harga umum pada mereka seperti,
Semen Tiga roda Rp. 55.000.
Semen Holcim Rp. 55.000.
Semen Merah Putih Rp. 55.000.
Pasir Satu Ret Rp. 600.000
Genteng 1000 Biji Rp. 1.400.000.
Besi 8 K Rp. 30.000.
Besi 10 K Rp. 70.000.
Untuk nota yang terima Ketua KPM selembar kertas polos tanpa logo, hanya ada nama penerima dan setelpel dari toko, untuk nota tidak bisa saya berikan salinannya, kalo mau beli saya kasih notanya”, tutupnya.(rbs)

Baca juga:  Kapolres Lampung Timur Dampingi Gubernur Lampung Dan Kapolda Lampung Dalam Acara Penanaman Pohon

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here