Kunjungan Presiden ke Lampung Harus Jadi Evaluasi bagi Pemerintah Daerah , ujar
Guru besar bidang kebijakan publik Universitas Lampung, Prof. Syarief Makhya.
Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) baru saja selesai melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung pada 11 – 12 Juli 2024 lalu.
Pada kunjungan kerjanya kali ini, Jokowi bertandang ke beberapa kabupaten yaitu Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Barat, Lampung Utara, dan Tanggamus. Jokowi datang bersama beberapa menteri untuk meninjau secara langsung beberapa sektor di bidang layanan publik, pertanian, pendidikan, dan kesehatan.
Guru besar bidang kebijakan publik Universitas Lampung, Prof. Syarief Makhya menilai, kunjungan presiden ini harus pemerintah daerah maknai dengan baik untuk melakukan serangkaian evaluasi.
Presiden Jokowi Beri Pesan untuk Petani Kopi Lampung Barat
Syarief mengatakan, kunjungan kerja presiden ke daerah biasanya karena tiga hal, yakni melakukan kegiatan seremonial seperti misalnya peresmian pembangunan, melakukan penyerapan aspirasi masyarakat, serta melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan dan pembangunan.
“Jadi sisi positif dari kunjungan presiden itu dia bisa secara langsung melihat tentang kemajuan dan program pembangunan di Lampung,” kata Syarief pada Senin, 15 Juli 2024.
Infrastruktur dan Stabilitas Inflasi Jaga Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
Dua Fenomena
Menanggapi apakah itu kunjungan presiden dapat memberikan dampak terhadap kemajuan Lampung, menurutnya peluang itu ada, tetapi harus melihat dari dua fenomena.
“Pertama kalau fenomena yang terjadi itu sifatnya menjadi kontroversi dan memiliki sensitif terhadap kepentingan publik, biasanya ada tindakan langsung seperti beberapa waktu lalu saat Bima tiktoker viral tentang infrastruktur Lampung. Kemudian fenomena yang kedua itu menjadi bagian dari isu publik yang prioritas untuk melakukan tindakan lebih lanjut,” jelasnya.
Namun yang juga menjadi catatan, Dosen Pascasarjana Ilmu Pemerintahan FISIP Unila itu mengatakan, kadang kala ada kebiasaan dari pemerintah daerah untuk tidak menampilkan realitas saat kunjungan presiden atau menteri ke daerah.
Perbaikan jalan dan infrastruktur yang terkesan mendadak menjelang kedatangan presiden menurutnya menjadi cara pemerintah daerah untuk memberikan kesan seolah tidak ada masalah.
Padahal sebenarnya, ia menilai pandangan tersebut keliru. Seharusnya pemerintah daerah justru harus menampilkan kondisi yang sebenarnya.
“Sehingga masalah publik itu tidak rekayasa, tapi betul-betul menjadi masalah yang harus dipecahkan berdasarkan sistem yang berlaku,” ucapnya.
Tak hanya itu, apa-apa saja yang menjadi masukan presiden saat melakukan kunjungan harus jadi evaluasi oleh pemerintah daerah.
Keterbatasan Anggaran
Dalam kunjungannya itu juga, presiden Jokowi turut meresmikan beberapa proyek jalan instruksi presiden (Inpres) untuk Provinsi Lampung.
Syarief menilai bahwa kondisi ini sudah cukup lama terjadi, di mana hal ini menunjukkan bahwa Lampung mengalami keterbatasan anggaran sehingga tidak mampu menyelesaikan persoalan infrastruktur.
Kemudian permasalahan lainnya kata dia, terjadi efisiensi dalam penggunaan anggaran di Lampung.
“Misalnya kebutuhan dana pembangunan itu lebih sedikit dibandingkan dengan dana belanja pegawai. Artinya di situ ada ketidakefisienan dalam pendistribusian anggaran,” ucapnya.
Red. Rilis . PROF. SYARIEF MAKHYA – UNILA
