LAMPUNG Trustmedia.id
Kenaikan tarif Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar (Bakter) Lampung sejak Kamis, 27 November 2025, kembali memicu sorotan tajam dari penggiat dan pengamat anti-korupsi di Lampung.
Ketua Umum DPP Akar Lampung, Indra Musta’in, menegaskan keberatannya saat ditemui di Kantor Pusat DPP Akar Lampung, Jakarta, Senin (01/12/2025). Ia menilai kebijakan PT Hutama Karya atau PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll (BTB) dalam menaikkan tarif tol hanya berorientasi pada bisnis dan keuntungan, tanpa mempertimbangkan kepentingan publik.
Menurut Indra, kehadiran infrastruktur jalan tol di luar Pulau Jawa seharusnya menjadi wujud pemerataan pembangunan nasional serta bentuk pelayanan negara kepada rakyat. Namun, ia menilai realisasinya justru jauh dari harapan.
“Anehnya, sebelum naik saja, Tol Sumatera—khususnya Lampung—sudah masuk kategori tol termahal di Indonesia. Sekarang ditambah naik lagi. Bayangkan, hampir Rp500 per kilometer kenaikannya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Indra mengkritik dasar penyesuaian tarif yang disebut dilakukan setiap dua tahun sekali sesuai regulasi. Ia menilai evaluasi terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) tidak berjalan maksimal dan hanya sebatas formalitas.
Indra menegaskan bahwa penyesuaian tarif seharusnya dibarengi peningkatan layanan. Namun, janji peningkatan level of service—yang sebelumnya disampaikan saat kenaikan tarif Mei 2023—tidak pernah terealisasi. “Keluhan pengguna tetap sama. Jalan bergelombang, penerangan minim, rest area belum maksimal, dan masalah lainnya,” ujarnya.
Indra bahkan menyebut pengelola tol bertindak seperti “politisi busuk” karena meminta publik menerima kenaikan tarif terlebih dahulu, baru kemudian menjanjikan peningkatan layanan.
Saat ini, DPP Akar Lampung bersama Triga Lampung terus menggelar aksi demonstrasi di Jakarta. Setelah sebelumnya beraksi di Kejaksaan Agung dan KPK RI, pekan ini mereka dijadwalkan menggeruduk BP BUMN dan Danantara untuk memprotes kenaikan tarif tol tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Aliansi Keramat, Sudirman Dewa, menambahkan bahwa Triga Lampung akan menggelar aksi lanjutan pada Kamis (04/12/2025) di BP BUMN dan Danantara. Surat pemberitahuan aksi telah disampaikan kepada Polda Metro Jaya pada Senin (01/12/2025).
Sudirman berharap BP BUMN dan pimpinan Danantara mau memberikan intervensi terhadap pengelolaan Tol Bakter dan mendesak pembatalan kenaikan tarif. Ia juga meminta temuan dan keluhan terkait buruknya pelayanan jalan tol tersebut disampaikan kepada Presiden RI.
“Jangan hanya berlindung di balik regulasi tetapi mengabaikan aspirasi rakyat. Keluhan masyarakat sudah cukup banyak, jangan sampai memuncak kembali,” tutup Sudirman.(Red)
