Delapan Warga Minta Bupati Bintan Perhatikan Nasib Delapan Pekerja, Di Upah Tidak Sesuai UMK

Delapan Warga Minta Bupati Bintan Perhatikan Nasib Delapan Pekerja, Di Upah Tidak Sesuai UMK

Bintan, Trustmedia.id– Delapan Pekerja terpaksa mengundurkan diri dari pekerjaannya kendati dengan berat hati, dengan alasan gaji atau upah yang diberikan oleh pemberi kerja tidak sesuai dengan Upah Maksimum Kerja (UMK). Senin 08/05/2023.

Delapan pekerja tersebut bekerja disalah satu Industri yang berada di Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

Adapun UMK Kabupaten Bintan Rp.3.889.015, namun delapan pekerja tersebut hanya menerima upah Rp.1.500,000 perbulan, dengan kondisi ekonomi semakin berat, dimana kebutuhan kehidupan sehari – hari semakin meningkat, “ujar salah satu Pekerja.

Pekerja berinisial S beserta tujuh (7) orang lainya yang terpaksa mengundurkan diri dari salah satu perusahaan yang berada di kampung nya RT,01 RW, 02 Jalan Pantai trikora.Diduga perusahaan tersebut adalah melakukan kegiatan usaha industri makanan.

” S dan kawan kawan nya harus mundur diri karena sudah empat (4) tahun tidak mendapatkan gaji sesuai UMK,” katanya.

S meminta Bupati Bintan dan Pemerintah Daerah bergerak cepat dan peduli terhadap maslah ini.

“Kami kecewa saja jika kerja bergaji Rp.1 500.000 apalagi kebutuhan saat k sangat tinggi.”

“Jika kami tak di tanggapi kami akan demo saja di Kantor DPRD Kabupaten Bintan karena kami menyuarakan suara hati kami yang tertindas,” tegasnya.

“Bupati tolonglah jika perlu di sikapi semua perusahaan yang ada di Bintan ini ,mulai dari gaji dan izin usaha mereka.
baik di laut dan IMB nya”,

“Kami udah sabar selama empat tahun ini jadi saat ini kami tak bisa lagi sudah berunding pun tak ada toleransi,” ucap S kesal.

“Saya Ketua Pemuda berharap perusahaan yang seperti ini di non aktifkan saja di Bintan ini.” tutupnya.

Hal senda disampaikan juga Ketua BPD Sudario, membenarkan kejadian kalau warganya mengundurkan dari pekerjaannya karena tidak sesuai dengan UMK. Kami pemerintah akan terus mengawal masyarkat kami agar di perhatikan jangan biarkan rakyat sengsara karena ketidakpatuhan perusahaan di daerah,” ungkap Rio. (Red/27.004