Dugaan Korupsi Anggaran Publikasi, Ormas Gamaestro Nusantara Desak Diskominfo Kota Metro Buka Data
Metro, Trustmedia.id – Anggaran publikasi pemerintah yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Metro diduga bermasalah. Anggaran publikasi bagi ratusan media yang bersumber dari APBD Kota Metro disinyalir tidak tersalurkan secara transparan dan menimbulkan keluhan dari sejumlah awak media yang masih aktif bermitra dengan pemerintah daerah.
Dugaan kebocoran anggaran publikasi tersebut mencuat meskipun masa kepemimpinan Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso bersama Wakil Wali Kota M. Rafiq Adi Pradana belum genap satu tahun. Sejumlah media mengaku tidak menerima kontribusi sebagaimana mestinya, sementara sebagian media lain diduga mendapatkan perlakuan berbeda.
Menyikapi adanya kejanggalan dalam pemberian kontribusi kepada media, Organisasi Masyarakat Gerakan Masyarakat Metro (Gamaestro) Nusantara secara resmi melayangkan surat kepada Diskominfo Kota Metro. Surat tersebut berisi permintaan agar Diskominfo membuka data secara transparan terkait pengelolaan anggaran publikasi media mitra pemerintah.
Dalam surat itu, Gamaestro Nusantara mengajukan lima poin pertanyaan, antara lain:
1. Jumlah keseluruhan media mitra Pemerintah Kota Metro, baik media daring maupun cetak, yang diakui dan dibuktikan keabsahan legalitasnya.
2. Besaran anggaran kontribusi yang diterima masing-masing media yang tercatat dan terdata.
3.Alasan adanya perbedaan pembayaran terhadap media mitra pemerintah yang memiliki legalitas yang sama.
4.Dasar pertimbangan tidak dibayarkannya sejumlah media yang sebelumnya telah lama menjalin kemitraan dengan Pemerintah Kota Metro.
Evaluasi terhadap media berbadan hukum perseorangan, bukan Perseroan Terbatas (PT), yang tetap mendapatkan alokasi anggaran publikasi.
Sementara itu, menanggapi isu dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan negara yang diperuntukkan bagi publikasi media pemerintah, Gerakan Masyarakat Peduli (GMP) Metro menilai adanya indikasi kelompok-kelompok tertentu yang diduga diistimewakan untuk memperoleh keuntungan lebih besar.
“Kami tidak menyebutkan secara spesifik siapa kelompok-kelompok tersebut. Saya rasa rekan-rekan juga sudah banyak mengetahui dan mendengar informasi yang berkembang di luar. Sekarang pertanyaannya, beranikah Diskominfo membuka data secara transparan?” ujar Koordinator GMP Metro, Rio Sandoro.
Rio juga menyebut bahwa kondisi ini berpotensi memecah belah sesama insan pers di Kota Metro akibat perbedaan perlakuan dalam pemberian kontribusi publikasi.
“Wali Kota harus bersikap bijak menyikapi persoalan ini. Jangan hanya janji-janji yang pada akhirnya menimbulkan perpecahan di tingkat bawah. Hilangkan sekat-sekat seperti istilah media tim wali kota atau tim tertentu, karena hal itu justru menimbulkan kegaduhan. Semua media memiliki tugas yang sama, hanya saja perlakuannya yang dibeda-bedakan,” pungkas Rio.
(Red)
