Besok, KPK Koordinasi dengan Sejumlah Pihak, Tentukan Nasib Novel Baswedan Cs

0
109

Trustmedia.id, Jakarta – Menindaklanjuti 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam tes wawasan kebangsaan atau TWK untuk menjadi ASN, KPK segera berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait.

Rapat koordinasi itu dijadwalkan pada Selasa, 25 Mei 2021.

“Menindaklanjuti arahan Presiden, KPK tentu tidak bisa memutuskan sendiri terkait tindak lanjut terhadap 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dari hasil TWK, yang diselenggarakan BKN,” ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (24/5/2021).

“KPK segera berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya antara lain BKN, KemenPAN-RB, LAN, Kemenkum HAM dan KASN. Dijadwalkan Selasa, 25 Mei 2021,” imbuhnya, dilansir detikcom.

Namun Ali belum menyebutkan detail di mana rapat koordinasi itu akan dilakukan.

Dia hanya mengatakan KPK berharap ada keputusan terbaik untuk 75 pegawai itu, yang di antaranya adalah Novel Baswedan.

“KPK tentu berharap hasil koordinasi tersebut akan menghasilkan keputusan terbaik bagi insan KPK,” ujar Ali.

Sebelumnya pada Senin, 17 Mei 2021, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara khusus menyoroti polemik di KPK mengenai TWK, yang menjadi mekanisme alih status pegawai KPK.

Jokowi selaras dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) bila alih status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan pegawai KPK sendiri.

“Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes,” kata Jokowi kala itu.

“Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi,” imbuhnya.

Lapor ke Komnas HAM

Saat bersamaan, Novel Baswedan bersama perwakilan 75 pegawai yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK, menyambangi Komnas HAM.

Novel datang untuk menyerahkan laporan terkait penonaktifan 75 orang pegawai KPK.

Novel tiba di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, Senin (24/5/2021), sekitar pukul 13.00 WIB.

Beberapa perwakilan yang ikut serta bersama Novel yakni Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi KPK Sujarnako, serta Penyidik utama KPK Harun Al Rasyid.

Novel dkk diterima Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam.

Novel dan rombongan terlihat didampingi sejumlah organisasi bantuan hukum, seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Muhammadiyah.

Mereka terlihat menggunakan kaus bertulisan ‘Berani Jujur Pecat’.

Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021, 75 pegawai KPK telah secara resmi dinonaktifkan. SK itu tertanda Ketua KPK Firli Bahuri yang ditetapkan di Jakarta, 7 Mei 2021. Untuk salinan yang sah tertanda Plh Kepala Biro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.

Ada empat poin dalam SK penonaktifan 75 pegawai yang tak lolos TWK itu. Berikut ini poin-poinnya:

Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat (TMS) dalam rangka pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara.

Kedua, memerintahkan pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Sebanyak 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK itu sebagian merupakan penyidik yang memegang kasus-kasus besar di KPK. Salah satunya Novel Baswedan.

Novel menilai proses TWK tak wajar. Menurutnya, hal itu merupakan upaya yang sistematis untuk menyingkirkan orang yang bekerja baik untuk negara.

“Ini bahaya, maka sikap kami jelas: kami akan melawan!,” tegasnya. (*)

FOTO: Novel Baswedan. (Istimewa)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini