Trustmedia.id, Jakarta – Juru Bicara Wakil Presiden (Wapres) Masduki Baidlowi mengungkapkan jika Wapres Ma’ruf Amin mendapat permintaan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), agar para santri difasilitasi atau dispensasi untuk bisa pulang ke kampung halamannya, di tengah larangan mudik yang diterapkan pemerintah sendiri.
Hal itu dinilai karena pemerintah tidak paham konsep larangan mudik yang justru dibuatnya sendiri.
Epidemilog Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengatakan, hal tersebut menunjukkan adanya ketidakpahaman atas tujuan pelarangan mudik.
“Pelarangan mudik itu bagian dari upaya membatasi mobilitas penduduk. Jadi konsepnya mobilitas penduduk, bukan mudiknya,” kata dia, Minggu (25/4/2021).
Dijelaskan, sebelumnya larangan bepergian saat liburan panjang juga bertujuan sama, yakni membatasi mobilitas penduduk agar tidak bepergian seperti berwisata lokal.
Bahkan menurut Pandu, pemerintah sendiri tidak mengetahui konsep dari pelarangan mudik yang dimaksudkan untuk menekan angka Covid-19 tersebut.
“Tidak mengerti (konsep larangan mudik) di antara pemerintah itu. Fragmen-fragmen kekuasaan di pariwisata, pendidikan, wapres, staf wapres tidak paham kenapa mudik dilarang,” tegasnya.
“Disangkanya, ya sudah, mudik dilarang, yang lainnya boleh. Tidak mengerti konsep membatasi mobilitas penduduk,” tambah Pandu, dilansir Kompas.com.
Pandu menjelaskan, sebab membatasi mobilitas penduduk sesungguhnya di masa Lebaran, silaturahmi dalam kota pun sebaiknya tidak dilakukan.
Termasuk halal bihalal dan open house yang kerap kali digelar pejabat-pejabat menteri di Tanah Air.
“Sebab sudah pengalaman sejak tahun lalu, begitu mobilitas penduduk meningkat, kasus (Covid-19) meningkat. Jadi konsepnya ke sana,” terang Pandu.
Apabila selama ini Indonesia khawatir mengalami peningkatan kasus Covid-19 seperti di India, maka tidak ada pengecualian bagi siapa pun untuk tidak mudik.
Namun jika santri jadi pengecualian, lanjut Pandu, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat lainnya pun akan meminta hal yang sama.
“Ini yang menyuruh (santri) pulang siapa. Pengurus santrinya atau siapa. Semuanya ingin lepas tangan dan minta dispensasi. Itu sama saja tidak mengikuti perintah untuk membatasi mobilitas penduduk,” ujar Pandu.
Sebelumnya, Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi mengatakan Wapres Ma’ruf Amin meminta ada dispensasi atau memfasilitasi para santri di pondok pesantren, untuk bisa pulang ke kampung halaman di tengah larangan mudik oleh pemerintah.
Namun pernyataan tersebut pun diklarifikasi kembali bahwa permintaan itu justru disampaikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kepada wapres, sehingga ide tersebut bukan berasal dari wapres.
PBNU membantah hal tersebut dan menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah menyampaikan permintaan itu secara institusional. (*)
FOTO: Ilustrasi/Istimewa
