Pendekar Banten Nyatakan Tindak Tegas Kepala Daerah Yang Melakukan KorupsiBanten trust media.id
Ketua Pendekar Banten Kota Metro Provinsi Lampung (H.Tb Ismail SH)
Fenomena banyaknya kepala daerah yang tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK Ri) memang menjadi pemicu utama Krisis kepercayaan rakyat terhadap Pemimpin Daerah. Berdasarkan data kasus korupsi di tingkat daerah terus berulang bahkan ada yang tertangkap tidak lama setelah dilantik.
Fakta dan dampak korupsi kepala daerah terbaru, Statistik Korupsi Menurut laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), terdapat 356 kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi sepanjang tahun 2010 hingga 2024.
Data KPK menyebutkan 167 kepala daerah terjerat korupsi antara 2004 – 2024.
Kasus terbaru (2025 – 2026) KPK masih aktif melakukan Oprasi Tangkap tangan (OTT) Sepanjang 2025 hingga awal 2026 tercatat setidak nya 5 hingga 8 kelpala daerah ditangkap termasuk Bupati Lampung Tengah, Gubernur Riau,Bupati Kolaka Timur, Bupati Pati, dan Walikota Madiun, Bupati Rejong Lebong, Bupati Cilacap.
Waktu Penangkapan Ironisnya beberapa kepala Daerah ditangkap dalam waktu kurang dari satu tahun menjabat setelah Pilkada 2024 yang menunjukkan Korupsi terjadi sejak dini.
Akar Masalah, KPK mencurigai mahalnya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi penyebab utama para pejabat terjerat kasus suap, Pemerasan dan gratifikasi untuk mengembalikan modal kampanye.
Dengan Keras Ketua Pendekar Banten Manegaskan (H.Tb Ismail S SH), Dampak terhadap kepercayaan Rakyat, Sinisme Publik Banyaknya kepala Daerah yang tertangkap Menimbulkan Pandangan sinis bahwa jabatan kepala daerah seringkali hanya dijadikan alat untuk memperkaya diri, bukan melayani Rakyat.
Keraguan Sistem Demokrasi Fenomina ini menimbulkan pertanyaan tentang efektifitas sistem pemilihan langsung dalam menghasilkan pemimpin yang berintegritas.
Penurunan Kualitas Layanan, korupsi kepala daerah Secra langsung merugikan masyarakat dalam hal kualitas pelayanan publik, infrastruktur, dan pembangunan daerah yang terlambat Ujar Ismail
Akibatnya krisis kepercayaan, terjadinya tamparan keras, terhadap haralan Masyarakat terhadap pemimpin yang dipilih secara demokratis, yang pada akhirnya menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah daerah.
Upaya penindakan oleh KPK dinilai perlu diimbngi dengan perbaikan sistem internal (Inspektorat) dan pembenahan sistim kepartaian serta pembiyaan politik untuk mencegah korupsi Berulang.
Ketua Pendekar Banten tegaskan akan selalu Berkaloborasi Dengan KPK Ri, Selalu siap kapan saja Dimana saja Memberikan Informent Pejabat – Pejabat Daerah yang Nakal, Khusus nya Di Kota Metro dan Provinsi Lampung, Ini Bukti nyata Bahwa Pendekar Banten nyatakan Antk Korupsi. (red/*)
