Kemendagri Sebut Visi Misi FPI Tidak Bertentangan dengan Pancasila-UUD 45 saat Sidang HRS

Trustmedia.id, Jakarta – Surat keterangan terdaftar (SKT) ormas  Front Pembela Islam (FPI) tidak terbit bukan karena masalah visi misi FPI bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Tapi karena SKT FPI telah kadaluwarsa pada Juni 2019 dan pengajuan perpanjangannya pada 2020 tidak dikabulkan Kemendagri.

Hal itu diungkapkan Pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bidang Perizinan Organisasi Masyarakat, Abda Ali, dalam sidang Rizieq Shihab, Kamis (22/4/2021).

“Khusus FPI, permohonan perpanjangan SKT ditolak karena di AD-ART tidak memuat mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal organisasi. Jadi ditolaknya bukan karena visi dan misinya,” ujar Abda, saat bersaksi dalam sidang Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Dijelaskan, meski masa berlaku izin sudah habis, FPI tetap boleh mengadakan kegiatan dan menggunakan logo organisasinya, selama bukan untuk melanggar hukum.

“Sehingga, kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada 14 November 2020 di Petamburan yang pengajuan izinnya mengatasnamakan FPI, tidak menyalahi aturan,” tegas Abda, dilansir Tempo.

Menanggapi keterangan pejabat Kemendagri itu, Habib Rizieq Shihab (HRS) menyatakan sudah melengkapi beberapa persyaratan yang dibutuhkan untuk memperpanjang SKT FPI.

Salah satunya adalah surat rekomendasi dari Kementerian Agama.

“Jadi Kemenag mengabulkan FPI untuk memperpanjang SKT. Jadi kami tidak punya persoalan lagi dengan Kemenag. Rekomendasi ini memperjelas FPI tidak melawan Pancasila dan UUD,” ujar Rizieq.

Dia mengungkapkan jika pihaknya sudah dalam proses perbaikan AD ART.

Perbaikan itu untuk memenuhi persyaratan Kemendagri yang meminta FPI mencantumkan pasal penyelesaian konflik internal di organisasi.

Rizieq Shihab mengatakan penggodokan AD ART dilakukan pada akhir Desember 2020 melalui Musyawarah Nasional.

Namun sebelum berkas diajukan kembali ke Kemendagri, FPI sudah keburu dibubarkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri dan Tiga Pejabat pada 30 Desember 2020. (*)

Baca juga:  Menjadi Wartawan Kompeten dan Profesional, Sebuah Keniscayaan

FOTO: Plang Front Pembela Islam (FPI) dicopot pasca pemerintah resmi membubarkan FPI, di Petamburan, Jakarta, Rabu, 30 Desember 2020. (Tempo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here