Jakarta Trustmedia.id
Dewan Pengurus Daerah Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPD PPWI) Provinsi Lampung melakukan kunjungan koordinasi ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta, pada 12 November 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara lembaga pers warga dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan transparansi serta penegakan hukum yang berkeadilan.
Kunjungan DPD PPWI Lampung ini diterima dengan baik oleh staf Kejaksaan Agung RI di Bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta Pelayanan Hukum Kejagung RI. Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada isu-isu krusial terkait etika kelembagaan, standar operasional prosedur (SOP) serta mekanisme penyampaian laporan pengaduan masyarakat (LAPDUMAS).
Koordinasi ini dipandang penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPWI Lampung kepada masyarakat terkait proses hukum dan kejaksaan akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, koordinasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dalam proses hukum dan cara melaporkan dugaan tindak pidana.
DPD PPWI Lampung berharap, hasil pertemuan ini dapat menjadi langkah awal dalam peningkatan kerja sama dalam bidang publikasi hukum dan edukasi masyarakat tentang hak serta prosedur pelaporan hukum yang benar. Dengan pemahaman yang baik tentang hukum, masyarakat diharapkan dapat lebih berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan melaporkan setiap indikasi tindak pidana yang mereka temukan.
Selain itu, koordinasi ini juga diharapkan dapat memperkuat hubungan antara PPWI Lampung dan Kejaksaan Agung RI, sehingga tercipta komunikasi yang efektif dan efisien dalam penyampaian informasi dan penanganan kasus-kasus hukum yang melibatkan kepentingan masyarakat luas.
DPD PPWI Lampung berkomitmen untuk terus menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas jurnalisme warga dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah dan nasional.
Dengan koordinasi yang baik antara lembaga pers dan aparat penegak hukum, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta masyarakat yang sadar hukum dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. (Tim/Red)
