Tanggamus, Trustmedia.id– Sentralnya pemberitaan terkait dugaan MH Kepala Pekon Sumanda Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus. Tilep Anggaran Dinas Pekon, dari 10 kepala pekon di kecamatan pugung Tanggamus hinga Ratusan juta rupiah, dengan modus akan dibelikan secara kolektif.
Diberitakan sebelumnya beberapa kepala Pekon di kecamatan Pugung Tanggamus beberapa bulan lalu menyetorkan uang guna pembelian kendaraan dinas roda dua yang dianggarkan dari Dana Desa Tahun 2023, ke Muhidin (MH) Kepala Pekon Sumanda.
Dengan nilai yang bervariasi dari masing-masing Kepala Pekon mulai dari Rp.32.000.000 hingga Rp.35.000.000.
Jika diakumulasi mencapai 340 juta rupiah, kini menuai sorotan Dari inspektorat Tanggamus.
Pasalnya dana yang disetorkan ke MH sudah berbulan bulan hingga masuk dipergantian tahun belum juga dibelanjakan berpotensi menghambat kinerja pekon dalam pembuatan SPJ.
Gustam sekjen Inspektorat Tanggamus saat di temui Diruang kerjanya Pada Rabu 17/01/2024.
“Terkait informasi ini kami akan laporkan ke inspektur guna di tindaklanjuti, secepat mungkin kami akan panggil MH kepala pekon Sumanda dan 10 kepala Pekon Lain nya guna dimintai keterangan.” tegas Gustam
Gustam terheran, ” Kok bisa anggarannya dikumpulkan? jelas itu sudah Tidak sesuai mekanisme. Tentu jadi pertanyaan Kami kenapa harus dikumpulkan, siapa yang mengumpulkan dan siapa yang bertanggung jawab.”
Kaitan belanja modal barang dan jasa yang merupakan suatu produk disensi dari perusahaan di Atur di LKPP Nomor 02.
Masih kata gustam, “Aturan dalam pembelanjaan anggaran di Tahun berjalan, terhitung dari 01 januari sampai 31 desember, jika sudah lewat dari per31 desember Tentu itu di SILPAkan.
Nati akan kami periksa LPJ mereka apa saja yang terealisasi dan tidak terealisasi per 31 desember 2023. Kalo ada yang tidak terealisasi tapi anggaran keluar, pasti akan kami tanyakan kenapa dan kemana Anggaran nya jika tidak di SILPA kan.” terangnya.
Lanjutnya, “Nanti akan kita panggil MH dan 10 Kakon lainnya akan kita tanyakan kenapa dana anggaran itu dikumpulkan, siapa yang mengarahkan, siapa yang bertanggung jawab dan kenapa belum di belanjakan”,
“Segera mungkin akan kami telaah dan di klarifikasi jika ada indikasi perbuatan melawan Hukum yang menimbulkan kerugian negara kita akan turunkan TIM INVESTIGASI, untuk menulusuri apakah ini termasuk kesalahan administrasi atau penyalah gunaan wewenang.” tutupnya. (Red/TIM)
