Carut Marutnya Data Kemiskinan di Sinjai

183

Sinjai, Trustmedia.id– Kisruhnya penyaluran bantuan baik Bantuan Non Tunai (BPNT), Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), BST, Bantuan BLT-DD, Bansos Provinsi, maupun Bansos Kabupaten, menunjukkan akar masalah dari hal tersebut.

Carut marut data tersebut sudah berlangsung sangat lama dan sampai sekarang belum dibenahi yang dibuktikan dengan kasus yang terjadi di beberapa desa di Kabupaten Sinjai. Seperti yang terjadi di Dusun Tassoso dan Dusun Puncak Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat. Inilah salah satu dari sekian Potret Kisruhnya Data Kemiskinan. Padahal sejatinya, akurasi data kemiskinan bagi pemerintah adalah keniscayaan mutlak. Apalagi data kemiskinan menjadi basis program bantuan sosial pemerintah. Tanpa akurasi data, penyaluran bansos dapat memicu konflik sosial karena tidak tepat sasaran. Hal inilah yang terjadi, banyak orang yang berhak mendapatkan ternyata tidak mendapatkan, yang justru tidak berhak mendapatkan ternyata mereka mendapatkan.

Sekaitan dengan fenomena tersebut. Sebagaimana yang disampaikan Menteri Keuangan, “salah satu persoalan dalam penyaluran bansos adalah perkara data. Data penerima bansos yang ada di Kementerian Sosial sudah lama tidak diperbaharui. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terakhir dimutakhirkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015 melalui Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT). Dan untuk melakukan pembaharuan data selanjutnya tergantung kepada pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009.”Dilangsir dari DETIK.com. Inilah acuan yang mengatur dan bisa dijadikan dasar untuk dapat memperbaiki data kemiskinan. Tapi itu, Pertanyaannya-bagaimana caranya?dan siapa yang berkewenangan melakukan itu?

Tampak Rumah Penerima Bantuan PKH dan BPNT Dusun Puncak Desa Gunung Perak

Salah satu contoh kasus di Dusun Puncak Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai. Ditemui di rumahnya, Sumardi mengungkapkan “Kurang lebih 2 tahun lalu saya sudah menyampaikan pak dusun, kalo bisa saya tidak usahmi menerima bantuan ini, dan alihkan saja ke warga lain atau saudara saya yang lebih layak menerima karena saudara saya tidak ada menerima padahal dia lebih pantas,” ungkapnya.

Menurut Kepala Dusun yang ditemui secara terpisah dirumahnya membenarkan, “Betul pak kalau warga saya yang bernama sumardi memang sudah menolak bantuannya. Ada namanya terdaftar karena pada saat pendataan waktu itu memang yang bersangkutan tergolong tidak mampu dan rumahnya pada saat itu masih gubuk, dan baru sekitar kurang lebih 2 tahun lalu mengalami perubahan peningkatan ekonomi, dengan usaha dan kerja kerasnya bersama dengan istrinya telah membuahkan hasil, sehingga dengan kondisi ekonominya sekarang dia sudah mampu membangun rumah besar.”Jelasnya.

Ditambahkan, “makanya waktu itu saya pernah menyampaikan hal ini ke pemerintah desa/aparat yang menangani bantuan ini dan mengatakan tidak bisa dialihkan ke orang lain dan petunjuknya harus tetap diberikan kepada yang bersangkutan makanya saya selaku kepala dusun tetap memberikan, namun saya tetap menyampaikan kepada sumardi kalau memang kita merasa sudah tidak layak menerima bantuan itu, terserah kita mau menyumbangkan kepada orang lain, makanya pak sumardi itu setiap sudah terima bantuannya dia berikan saudaranya dan tetangganya yang tidak mampu nabagi-bagi itu,” Ungkapnya.

Baca juga:  DPD Hidayatullah Maros gencarkan dakwah di Ramadhan.

Ali Cacce dan Istrinya Ati, tahun 2020 lalu menerima BLT-DD hanya satu tahun dan 2021 sampai sekarang sudah dikeluarkan karena menurut kepala dusun dialihkan ke warga yang tidak pernah menerima.

Dengan fenomena yang terjadi dilapangan, Saat dikonfirmasi pemerintah desa dalam hal ini, Ibu Sakia (Kasi Pelayanan), Menjelaskan ”Kalau itu pak tetap harus dikasih kartunya/bantuannya karena begitu petunjuk dari Pak Rahman selaku TKSK, jadi kita di desa tidak berani tahan-tahan itu kartunya,” Ungkap Sakia saat di temui di kantornya, yang di amini ibu Haerani Yusuf selaku tenaga operator di Desa Gunung Perak.

Saat itu, Sakia meminta maaf tidak bisa memberikan data dan berbincang lama-lama karena menurutnya ada acara syukuran teman kantornya dan sambil melihat-lihat jam tangannya dia memberikan kode kepada Ibu Haerani Yusuf yang saat itu sementara membuka laptopnya, untuk mengkroscek dan memastikan bahwa warganya atas nama Ali Cacce dan Istrinya Ati sudah masuk atau belum di data DTKS. Tapi karena ibu Sakia terus memberikan kode, “ayomi ada semuami teman-teman di atas,” katanya.

Sebelum beranjak keluar, Sakia masih sempat menyampaikan kalimat, “jalanmaki pak kedusun-dusun kalau ada warga kita dapatkan tidak pernah mendapatkan bantuan kembaliki disini siapa warga, karena tidak adami itu warga yang tidak pernah tidak mendapatkan bantuan, kita itu aparat sudah berusaha dan bekerja bagaimana melayani warga,” Ungkapnya.

MCK Tempat Ibu Bambe Menumpang BAB, di kolong rumah tetanggnya

Faktanya :

Bambe ini kesehariannya berjualan sayur-mayur di kota Sinjai yang berjarak kurang lebih 50 kilometer dari kampung halamannya di Tassoso kaki gunung Bawa-Karaeng.Menurut anaknya yang ditemui ,” mama saya tidak ada pak, dia ke sinjai jualan sayur sudah 3 malam di sinjai,memang begitu ta tiga malam di sana menjual, habis tidak habis itu jualannya pasti pulang liat-liat ini rumahnya, karena sendiri mami kodong disini,” Cerita anaknya.

Bambe yang ditemui dirumah anaknya saat ditanya kapan pulang dari kota? Bercerita,” Kemarin, 3 harika di sinjai menjual kodong,” ditanya dimanaki bermalam, kadang dirumahnya kemanakan, kadang juga ditempat jualanku di kandang mobil – terminal mobil,maksudnya,” Jelasnya.

Ditambahkan Bambe, sayur labuji kujual, itutonji sayurku yang kutanam sendiri, tapi kalau ada anakku atau tetangngaku kasika sayur kol,kentang dan wortel kujualmi juga, hasilnya itu kadang nakasima kadang juga nambil sebagian, itutommi kasiang kubelanja-belanja beli ikan,beras, sabun untuk keperluan sehari-hari,” Ungkapnya.

Baca juga:  Dandim 1424 Sinjai dan Kapolres Sinjai pada Apel Bersama, Ini Pesan Keduanya

Dari sekian fenomena kesenjangan sosial di lapangan, sangat dipandang perlu pemerintah desa, Kabupaten maupun pusat harus serius dan secepatnya melakukan perbaikan data agar persoalan-persoalan dimasyarakat dapat sedini mungkin teratasi dan kesenjangan sosial tidak terbuka lebar yang tidak menutup kemungkinan akan menjadi “Gunung Es” yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan Kecemburuan Sosial yang semakin melebar.

Sekertaris Desa Gunung Perak, yang ditemui di kantornya, mengatakan “ Persoalan data penerima bantuan BPNT,PKH, Sembako Provinsi, Sembako Kabupaten dan Bantuan Perindag, itu kita tidak tahu-menahu dan bukan kewenangan pemerintah desa untuk memperbaiki karena itu buka data desa, itu datanya orang dari pusat,” Ungkapnya.

Ditambahkan, “Kecuali penerima bantuan BLT-DD itu memang kami selaku pemerintah desa yang meramu dan itu hasil musyawarah desa, itu yang bisa kita pertanggungjawabkan, kalau data yang selain BLT-DD saya tidak bisa campuri karena itu bukan barang saya,”Jelas sekdes yang juga selaku tenaga operator di salah satu sekolah dasar di Desa Terasa.

Di sisi lain, kabar menggembirakan, profil kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi Sinjai periode Maret 2021, terjadi tren penurunan dalam kurun waktu 6 tahun sejak tahun 2016. Sebagaimana yang dirilis melalui kanal YouTube BPS Sinjai. Maret 2021 kemiskinan Sinjai berhasil turun sebesar 0,16 % dari sebesar 9% pada Maret 2020 menjadi 8,84% pada Maret 2021. Untuk tingkat pengangguran juga mengalami penurunan 0,05 persen dari 2,66 persen pada tahun 2020 turun menjadi 2,61 persen di tahun 2021.

Terlepas hasil data kemiskinan dan tingkat pengangguran di Sinjai mengalami tren penurunan berdasarkan hasil survei yang dikeluarkan BPS Sinjai. Persoalan carut-marutnya data penerima bansos khususnya yang terjadi di Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat, ini juga persoalan yang harus menjadi perhatian khusus. Sampai sejauh mana bentuk kerja keras pemerintah desa dan segenap OPD yang telah dikolaborasikan dengan pemerintah Kabupaten termasuk pihak legislatif selaku dewan pengawas, bahwa apa yang terjadi di masyarakat nyata dan riil masih banyaknya kesenjangan sosial akibat amburadulnya data yang masyarakat sendiri menjadi bingung.

Untuk menyelesaikan persoalan ini dituntut adanya sinergitas oleh seluruh stakeholder agar apa yang terjadi di lapangan berbanding lurus dengan hasil survei yang telah dipaparkan oleh pihak yang berkewenangan. Dan jangan hal ini menjadikan sesuatu agar “Bapak Senang” sementara dilapangan, di depan mata terbuka lebar fakta-fakta adanya ketidakseriusan pemerintah desa memperbaiki data dan tidak serius melaporkan/menyampaikan hal ini ke OPD terkait sehingga Pemerintah Kabupaten merasa kaget ketika fenomena ini terekspos di media. (Red/Tim-Trustmedia)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here